@ Reformasi Internal Makin Membaik
Laksamana TNI Agus Suhartono, Panglima TNI Rabu, 5 Oktober 2011Dalam rangka hari TNI KE-66 Jasa dan kepahlawanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak lepas dari rakyat karena TNI berasal dari rakyat
bagian dari urat sejarah Indonesia. Sebagaimana pesan Panglima Besar Jenderal Sudirman, politik TNI adalah politik negara, alias mengabdi untuk kepentingan negara. Inilah yang mendorong TNI terus bekerja keras menyukseskan reformasi internalnya sehingga kini dinilai makin membaik.
Demikian dikemukakan pengamat politik Netral Institute Djoko Waluyo, Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Chairuman Harahap, pengamat militer dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Kusnanto Anggoro, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Laksamana Madya Gunadi MDA, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego, dan Sekjen DPP PKS yang juga Wakil Ketua DPR Anis Matta, di Jakarta, kemarin.
"Ini adalah tim bersama dalam kementerian yang membahas dan memutuskan pengadaan alutsista," katanya.
Gunadi menyebutkan, KP3B beranggotakan Inspektorat Jenderal di
Kemenhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU, LKPP, serta Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan memiliki koneksi
langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Untuk mengefektifkan kinerja lembaga pengawas tersebut, Kemenhan dan
TNI serta KPK menuangkannya dalam naskah deklarasi antikorupsi yang
di-teken bersama.
Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi kongkalikong dalam pengadaan
barang dan jasa di TNI. "Ini juga untuk mewujudkan pemerintahan yang
bersih dan tata kelola penyelenggaraan negara yang baik (good corporate
governance)," ujarnya.
Djoko Waluyo menambahkan, merefleksi pasca-reformasi maupun menjelang
Pemilu 2009, pemulihan hak politik TNI pernah menjadi perdebatan serius
dalam perpolitikan di Tanah Air. Sebagian besar elite politik sipil
masih belum percaya diri untuk berkompetisi secara sehat dalam pesta
demokrasi lima tahunan tersebut.
Menariknya, tutur dia, pro dan kontra pemberian kembali hak politik TNI
pada 2009 sejatinya hanya mempertegas bahwa military-phobia masih
menjadi satu ketakutan politik yang tidak mendasar.
Chairuman Harahap tak merisaukan jika TNI menggunakan hak politik.
Sesuai perkembangan zaman, hak tugas dan fungsi TNI sudah bisa dipahami
TNI sendiri, sehingga memungkinkan untuk diberikan hak politiknya
asalkan tidak mengganggu soliditas dan tetap objektif. "Saya nilai
kondisi TNI sudah yang terbaik," katanya.
Anis Matta menyatakan, kekhawatiran yang selama ini muncul jika TNI
berpolitik sudah berakhir. Dia mengatakan, dwi fungsi TNI sudah hilang
sejak era reformasi. "Saya kira situasinya sudah normal, dan sudah
waktunya TNI punya hak pilih," ujarnya.
Kusnanto Anggoro menyebutkan, kemanunggalan TNI bersama rakyat
merupakan penegasan TNI tak ikut terlibat dalam politik praktis. Karena
itu, kalangan politisi ataupun partai politik tak perlu memaksakan
kehendak menggunakan tentara untuk berpolitik. (Feber S/Yudhiarma)
Sumber : Suara karya