Sepeda Motor dan Mobil Bertambah, Risiko Kecelakaan Mudik 2011 Meningkat

Jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor dan mobil di tahun 2011 dipastikan akan naik. Risiko kecelakaan saat mudik ataupun arus balik otomatis akan ikut meningkat.
meningkatnya pengguna sepeda motor disebabkan kebijakan pemerintah mengadakan Kereta Api Combi yang mengangkut penumpang sekaligus sepeda motornya ditiadakan tahun ini.
Mudik tahun 2011 ini PT KAI hanya menyediakan dua kereta (gerbong) paling depan dan paling belakang untuk mengakut motor disetiap rangkaian kereta api. Jadi gerbong tameng akan digunakan untuk mengangkut motor, artinya jumlah motor yang bisa diangkut akan jauh berkurang," terangnya.
Tahun 2008 angka kecelakaan mencapai 2.553 kasus dengan korban meninggal 1.092 jiwa. Tahun 2009 ketika kereta Combi mulai diberlakukan tingkat kecelakaan turun menjadi 1.646 kasus dan korban meninggal 702 jiwa. Pada tahun 2010 mengguna kereta Combi bertambah sehingga jumlah kecelakaan berkurang menjadi 1.460 kasus dan korban meninggal 328 jiwa.

"Tapi tahun ini resiko kecelakaan akan meningkat dengan meningkatnya jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor. Karena kecelakaan didominasi oleh kendaraan roda dua. Sebesar 70 persen kecelakaan saat mudik adalah sepeda motor," jelasnya.

Rakyat Sudah Tak Percaya dan Muak Terhadap KINERJA PEMERINTAH

Jeffrey Winters, Guru Besar Ilmu politik di Universitas Northwestern AS Rabu, 10 Agustus 2011 JAKARTA (Suara Karya): Rakyat sudah muak terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena, antara lain, pemerintah terkesan lebih mementingkan urusan kekuasaan ketimbang masalah kehidupan rakyat. "Kemarahan masyarakat sudah sangat tinggi. Perasaan tidak puas, tidak percaya terhadap institusi negara, tidak percaya kepada Presiden, dan tidak percaya kepada DPR. Itu tanda indeks muak. Makin mereka menyaksikan semua yang dilakukan institusi-institusi ini, terutama pernyataan pejabat-pejabat yang tidak masuk akal, makin masyarakat muak," ujar guru besar ilmu politik di Universitas Northwestern AS, Jeffrey Winters, kemarin di Jakarta. Soal lain yang membuat rakyat muak, menurut Jeffrey, adalah konflik internal Partai Demokrat yang dipertontonkan kepada publik. Bahkan, menurutnya, itu bukan hanya terlihat sejak kasus Nazaruddin, melainkan juga saat pemilihan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Jeffrey beranggapan, dari situ konflik perbedaan muncul dan melemahkan nama Presiden SBY yang sebelumnya tidak memilih Anas. "Figthing intern di Demokrat yang dibuka untuk seluruh publik juga terlihat sejak Anas menang," tuturnya. Jika terus disuguhi berbagai kebobrokan pemerintahan SBY, rakyat bisa saja melakukan gerakan besar-besaran menolak pemerintahan SBY. Apalagi saat ini pemerintahan SBY sedang diuji kasus dugaan korupsi dengan aktor mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin, di beberapa kementerian. "Kalau memang ada gerakan masyarakat, apa saja bisa terjadi, dan itu kita enggak bisa prediksi. Rakyat memiliki kekuatan besar yang kadang tidak bisa kita duga," kata Jeffrey. Menurut dia, pilihan bagi SBY hanya kecepatan dan ketegasan bertindak. Jika tidak, Presiden SBY harus siap-siap menerima konsekuensi kemunduran Partai Demokrat dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kader-kader partai tersebut yang terpilih duduk sebagai pejabat pemerintahan. "Masyarakat berharap tindakan yang berprinsip dan tegas serta cepat. Kalau lama-lama justru timbul pertanyaan. Kalau ada bakteri, langsung minum antibiotik. Jangan tunggu lama-lama. Nah, dalam konteks politik, antibiotiknya adalah tindakan tegas yang berdasarkan hukum," ujar Jeffrey. Menurut dia, SBY harus bertindak cepat menyelesaikan persoalan yang membelit Partai Demokrat agar mampu mempertahankan kepercayaan rakyat sebelum masa jabatannya selesai. "Banyak orang yang menyatakan SBY tidak tegas dalam memerintah. Karena itu, jika ingin kembali dengan full power, SBY perlu secepatnya membereskan situasi di Partai Demokrat. Kalau tidak bertindak cepat dan keras, malah posisi dia sebagai presiden untuk sisa jabatannya akan luntur begitu saja," ujarnya. Jeffrey menambahkan, jika SBY terus membiarkan kondisi sekarang ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin rakyat makin marah. "Jadi, Presiden harus segera bertindak," katanya. Dia juga menilai, kegagalan Indonesia menjalankan sistem demokrasi dengan baik karena ketidaksiapan sistem hukum yang berfondasi kuat. Secara prosedural, ujarnya, demokrasi di Indonesia sudah cukup bagus. Namun, secara substansial masih harus banyak diperbaiki. Jeffrey menilai, sistem demokrasi di Indonesia sekarang ini dikuasai para maling. Sebab, hanya mereka yang memiliki uang banyak yang bisa naik. "Setelah berkuasa, mereka kembali maling untuk mengembalikan sekaligus meraup untung dari investasi yang mereka keluarkan itu. Yang terjadi seperti lingkaran setan. Ada demokrasi, tapi tanpa hukum. Demokrasinya tumbuh, tapi hukumnya tunduk di bawah kendali mereka yang kuat jabatan dan atau uangnya," tutur Jeffrey. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mengaku terkejut dengan sikap politik 45 tokoh nasional yang mendesak DPR segera membubarkan pemerintahan SBY-Boediono. Secara subtansi, menurut dia, jika pernyataan itu sekadar kritikan, maka itu dapat dianggap lumrah. "Yang saya tidak setuju adalah membubarkan pemerintah. Apalagi di sini yang disuruh membubarkan adalah DPR. Saya setuju pemerintah harus berbenah dari apa yang dirasakan sekarang ini," ujar Aziz. Dia berpendapat, pemerintah perlu diberi kesempatan bekerja sesuai konstitusi hingga berakhirnya masa jabatan SBY-Boediono. "Apa yang bisa DPR lakukan adalah mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan," katanya. Namun, Aziz juga meminta pemerintah lapang dada menerima kritikan keras sejumlah tokoh yang tergabung dalam tokoh politik 45. Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKB DPR Hanif Dakhiri mengaku memahami kegeraman 45 tokoh nasional itu terhadap kinerja pemerintahan. "Tetapi, kegeraman itu tidak boleh membuat kita gelap mata sehingga kemudian harus dibayar mahal," ujarnya. Menurut Hanif, permintaan 45 tokoh nasional kepada DPR agar membubarkan pemerintah bukan terletak pada mau atau tidak, melainkan lebih pada persoalan konstitusi. Dia menilai, gagasan itu tidak relevan dan tidak mendidik. "Kita ini negara hukum. Seburuk apa pun hukum harus dipatuhi. Kritik dan seruan (membubarkan pemerintahan SBY) itu keluar dari koridor konstitusi," kata Hanif. Meskipun demikian, dia berharap pemerintah peka terhadap kegusaran 45 tokoh nasional itu dan menyerapnya secara seksama. "Jadikan itu bahan evaluasi," ucapnya. (Tri Handayani)

Sumber  : Suara Karya

Nazaruddin Ditangkap Polisi Kolombia

Sumber - detikNews

Nazaruddin Digelandang di Kolombia Bogota - Polisi Nasional Kolombia melansir cerita penangkapan M Nazaruddin di kota wisata Cartagena. Versi ini semakin memperjelas kisah penangkapan ini yang sebelumnya agak simpang siur.

Menurut Polisi Nasional Kolombia dalam websitenya, Nazaruddin ditangkap di Rafael Nunez International Airport di Kota Cartagena pada Sabtu malam menjelang Minggu (7/8/2011) dinihari. Nazar saat itu hendak terbang menuju Bogota dengan maksud untuk menonton salah satu pertandingan sepakbola FIFA U-20. Setelah menonton sepakbola, Nazar bermaksud meninggalkan negeri itu.

Polisi Kolombia menyebut Nazar memasuki Kolombia dengan menumpang pesawat carter dari Washington, AS.

Penangkapan ini lantas dilaporkan kepada polisi Interpol yang memiliki dokumen-dokumen guna mengkonfirmasi identitasnya. Interpol memiliki data Nazaruddin karena Indonesia telah mengirimkan red notice terhadap tersangka korupsi itu.

Data di Interpol juga menjelaskan jenis tudingan Nazaruddin yaitu terkait korupsi dan suap proyek pembangunan wisma atlet di Palembang. Polisi Kolombia menyebut Nazaruddin "salah satu penjahat paling dicari di Indonesia yang kasusnya berdampak luar biasa besar."

Dari Cartagena, Nazar lantas dinaikkan pesawat terbang menuju Bogota. Pada hari Selasa (9/8) waktu setempat, Nazar 'dipamerkan' pada para wartawan di kantor pusat Bareskrim Polisi Nasional Kolombia (DIJIN) di Bogota barat. Dia mengenakan celana jeans, kaos biru dan jaket biru tua, diborgol dan dikawal polisi.

Saat ini Nazar ditahan di markas Polisi Nasional di Bogota. Otoritas Bogota menanti permintaan ekstradisi/deportasi dari Indonesia untuk memulangkan Nazaruddin.

Hanya itu penjelasan polisi Kolombia. Mereka tidak menyebutkan apakah ada orang lain bersama Nazar, misalnya istrinya, saat dia diciduk.

Namun setidaknya penangkapan Nazar versi polisi Kolombia ini memperjelas berita yang beredar selama ini yang bersumber dari Mabes Polri. Sebelumnya, Mabes Polri menyebut Nazar ditangkap saat sedang 'duduk-duduk' di Cartagena pada pukul 02.00, Minggu (7/8).

PENANGKAPAN Nazaruddin Dikhawatirkan Dibungkam Karna banyak Yang Terlibat

 





Rabu, 10 Agustus 2011

JAKARTA (Suara Karya): Keselamatan M Nazaruddin sebagai pengungkap skandal besar di Indonesia sangat dikhawatirkan banyak pihak. Karena itu, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menyerahkan perlindungan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat itu kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Perlindungan lembaga independen relatif membebaskan mantan anggota DPR itu dari tekanan, intimidasi, dan ancaman pembunuhan.

"Patut dikhawatirkan keselamatan Nazaruddin terhadap pihak-pihak yang kedudukannya terancam akibat 'nyanyiannya'. Nazaruddin bisa dibungkam oleh pihak yang dirugikan ini. Karena itu, LPSK harus benar-benar melindungi," kata Direktur Eksekutif Transparency International Indonesia (TII) Todung Mulya Lubis, di Jakarta, Selasa (9/8).

Pendapat hampir senada juga diutarakan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md dalam kesempatan terpisah. Menurut dia, Nazaruddin sangat mungkin dibungkam elite yang merasa terancam oleh pengakuannya. Pembungkaman dipandang perlu agar mereka tidak terseret perkara seperti pernah diungkapkan Nazaruddin melalui pesan BlackBerry (BBM) kepada media.

Dalam pandangan Todung Mulya Lubis, Nazaruddin adalah saksi kunci kasus korupsi APBN di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang diduga melibatkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. "Dari Nazaruddin banyak yang berharap bisa membuka semua kasus korupsi yang melibatkannya serta beberapa petinggi Partai Demokrat," ujarnya.

Todung meragukan objektivitas KPK dalam mengungkap dalang korupsi yang menyeret-nyeret nama petinggi Partai Demokrat. Tekanan yang diterima Nazaruddin bisa lebih besar karena dia harus berhadapan dengan penguasa. "Notabene penguasa itu adalah orang-orang partainya sendiri," katanya.

Karena itu, pemeriksaan terhadap Nazaruddin harus independen. Menurut Todung, LPSK harus bisa melakukan sesuatu untuk menjamin hak-hak Nazaruddin.

"Peniup peluit tidak selamanya bersih dari keterlibatan dalam tindak kejahatan. Tapi Nazar bisa mendapat keringanan hukuman dengan membuka kasus korupsi yang melibatkan dirinya dan orang-orang lain," ujar Todung.

Mahfud Md juga menyebutkan, kuasa hukum Nazaruddin perlu meminta perlindungan untuk Nazar kepada LPSK agar dia bebas mengungkap berbagai skandal korupsi tanpa tekanan ataupun intervensi pihak-pihak tertentu. Dia beralasan, meminta perlindungan LPSK relevan dan urgen karena Nazar sangat mungkin dibungkam pihak-pihak yang merasa terancam posisinya.

Sementara itu, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengingatkan pentingnya keselamatan Nazaruddin untuk pembuktian atas segala pengakuannya. Karena itu, LPSK meminta KPK maupun Polri proaktif menyerahkan perlindungan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu kepada lembaga independen.

LPSK sebagai lembaga perlindungan independen, menurut Haris, belum menerima permintaan penyidik Polri ataupun KPK soal perlindungan bagi Nazaruddin ini. "Kalau Polri atau KPK meminta LPSK melindungi Nazaruddin, kami tentu segera memberikan respons atas permintaan itu, yaitu bertemu Nazar sekaligus menanyakan kesediaannya dilindungi," katanya.

Namun, jika Nazaruddin maupun pengacaranya yang mengajukan permohonan, LSPK segera berkoordinasi dengan aparat penyidik KPK untuk mengetahui posisi Nazaruddin. "Selain sebagai tersangka, dia juga sebagai saksi yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang ingin membantu membongkar kejahatan yang lebih besar, mengungkapkan pelaku lain yang perannya lebih besar," ujar Haris.

LSPK belum menerima permintaan perlindungan Nazaruddin diperkirakan karena prioritas penyidik adalah pemeriksaan Nazaruddin sebagai tersangka dalam berbagai dugaan korupsi di beberapa kementerian. Setelah itu, Haris yakin bahwa penyidik akan mengembangkan penyidikan untuk mendalami keterlibatan dan peran pelaku lain. Nazaruddin harus dapat memberikan dukungan terhadap tuduhannya sendiri ke berbagai pihak selama ini agar keterangannya itu dapat ditindak-lanjuti penyidik.

Sementara itu, Komite Etik KPK berjanji memprioritaskan pemeriksaan terhadap Nazaruddin untuk mengungkap pelanggaran etika yang diduga dilakukan pimpinan serta kalangan pejabat KPK. Sebagai saksi kunci, Nazaruddin jelas bisa mengungkap pelanggaran-pelanggaran mereka.

"Tentu saja Nazaruddin menjadi tokoh kunci dan termasuk yang kita prioritaskan untuk kita periksa," kata Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua di Jakarta, kemarin.

Menurut Abdullah, pembentukan Komite Etik dilakukan berdasarkan pernyataan Nazaruddin melalui berbagai media massa ihwal keterlibatan beberapa pimpinan serta pejabat KPK dalam merekayasa kasus dugaan korupsi proyek pembangunan wisma atlet di Palembang serta beberapa kasus lain.

Minggu lalu, polisi Kolombia secara tidak sengaja menemukan Nazaruddin di Kota Kartagena, Kolombia, Amerika Selatan, dalam sebuah operasi. Kini, Nazaruddin dalam proses pemulangan ke Indonesia.

Namun, Juru Bicara KPK Johan SP mengaku belum mengetahui pasti jadwal pemulangan Nazaruddin ke Indonesia. Sebab, tim gabungan dari Indonesia baru saja tiba di Kolombia.

"Tim diperkirakan baru tiba di Kolombia. Kalau tidak semalam (Selasa malam), ya hari ini (Selasa kemarin) waktu Indonesia. Perjalanan dengan pesawat terbang ke sana transitnya beberapa kali," kata Johan.

Menurut dia, setelah KPK memperoleh informasi mengenai seorang WNI menggunakan paspor palsu yang diduga sebagai buron interpol bernama Nazaruddin dan terjaring operasi kepolisian di Kolombia, KPK dengan tim gabungan yang terdiri dari unsur Polri, Interpol, serta unsur Kemenkumham berangkat ke Kolombia, Minggu (7/8).

Sebelum tim gabungan dari Indonesia tiba di Kolombia, menurut Johan, Nazaruddin berada dalam pengawasan ketat aparat hukum Kolombia dengan didampingi Duta Besar Indonesia untuk Kolombia. "Sekarang yang sedang berbicara bukan antarpenegak hukum, melainkan antara pemerintah Indonesia dan Kolombia," kata Johan.

Dia menegaskan bahwa WNI yang tertangkap aparat hukum Kolombia itu dipastikan Nazaruddin. Setiba di Indonesia, katanya, Nazaruddin akan menjalani serangkaian pemeriksaan di KPK. Sebab, dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet di Palembang.

Aparat hukum Kolombia menahan Nazaruddin dengan memperhatikan red notice yang dibuat KPK melalui Pemerintah Indonesia. Menurut Johan, red notice untuk menangkap Nazaruddin itu dilayangkan dengan pertimbangan bahwa Nazaruddin sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Jadi, red notice itu dilayangkan karena yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka, bukan dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR yang memiliki hak imunitas," tutur Johan menjelaskan pertanyaan Suara Karya dengan hati-hati agar mudah dimengerti.

Sementara itu, anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) Mas Achmad Santosa mengharapkan, setiba di Indonesia, Nazaruddin bisa mendapat perlindungan LPSK. Alasannya, risiko atas keselamatan dirinya sangat besar.

Besarnya risiko keselamatan Nazaruddin, menurut Ota, karena selama ini dia banyak melontarkan informasi soal sepak terjang sumbang berbagai pihak. Namun, Nazaruddin belum perlu mendapat perlindungan hukum berupa keringanan tuntutan dan hukuman maupun pemberian fasilitas lain.

"Sebab, pertama, seberapa penting dan terpercaya informasi yang akan diberikan Nazaruddin dalam mengungkap kejahatan. Kedua, apakah Nazaruddin merupakan master mind kejahatan tersebut atau ada orang lain yang diungkap posisinya lebih penting lagi (super master mind). Apabila ada informasi pelaku yang lebih strategis dan penting, maka dimungkinkan diberikan keringanan bagi Nazaruddin.

Ketiga, ada jaminan Nazaruddin akan kooperatif dan wajib menjadi saksi atas kejahatan yang diketahuinya itu; Keempat, semua harta/aset hasil kejahatannya harus diserahkan untuk disita negara tanpa kecuali. (Nefan Kristiono/Feber S/Antara/Dwi Putro AA)