KONFLIK INTERNAL PARTAI DEMOKRAT KIAN MERUNCING

KISRUH PARTAI DEMOKRAT Ruhut Sitompul, Ketua Departemen Bidang Kominfo Partai Demokrat (PD). Sabtu, 28 Mei 2011 JAKARTA (Suara Karya): Konflik internal di Partai Demokrat makin meruncing pasca-"kaburnya" mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin ke Singapura. Ketua Departemen Bidang Kominfo Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul menuding kasus Nazaruddin merupakan hasil rekayasa yang dilakukan kelompok Andi Mallarangeng sebagai buntut kekalahan mereka dalam kongres Partai Demokrat di Bandung beberapa waktu lalu. "Kubu Andi bukan lagi kalah, tapi mereka kalap. Kita sudah merangkul mereka, kok mereka begitu. Mereka itu tidak fair menerima kekalahan dan membuat berbagai macam rekayasa untuk menjatuhkan Mas Anas (Anas Urbaningrum, rival Andi dalam kongres di Bandung,--Red)," ujar Ruhut kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/5). Ruhut menuding semua rekayasa itu untuk menjatuhkan citra Anas lewat kasus Nazaruddin. Itu, katanya, dilakukan para mantan anggota tim sukses Andi Mallarangeng. "Seperti Amir Syamsuddin, Deni Kailimang, Kastorius Sinaga, Ramadhan Pohan, dan Andi Nurpati," ujar Ruhut yang tercatat merupakan anggota tim sukses Anas. Ruhut mengecam pernyataan sejumlah petinggi Partai Demokrat seperti Didi Irawadi dan Amir Syamsuddin yang meminta Nazaruddin pulang ke Indonesia untuk menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Seharusnya mereka tidak boleh berkata seperti itu. Pak Amir memangnya jaksa atau polisi, sehingga dia meminta Nazaruddin pulang? Apalagi Nazaruddin itu pergi (ke Singapura) sudah direstui Fraksi Partai Demokrat. Wong Nazaruddin juga belum (berstatus) tersangka," katanya. Ruhut mengingatkan elite Partai Demokrat agar tidak lagi mengumbar kebencian di internal partai mereka. "Saya ingatkan, Anda-Anda itu orang baru di Partai Demokrat. Belajar berpolitik, lah. Tahu diri, lah," ujarnya. Ruhut yakin Nazaruddin tidak kabur ke Singapura, melainkan melakukan pemeriksaan kesehatan. Lagi pula kepergiannya itu seizin ketua fraksi. Sementara itu, Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Andi Nurpati membantah tudingan Ruhut Sitompul soal kasus Nazaruddin merupakan rekayasa kubu Andi Mallarangeng. "Pak Ruhut berkomentar boleh-boleh saja. Tapi saya tegaskan, tidak ada perpecahan di Partai Demokrat," ujarnya. Andi juga menjelaskan, dalam tubuh partai itu memang tak ada jabatan juru bicara. Meskipun demikian, kata Andi, seluruh pengurus partai dipersilakan berbicara kepada publik. Dewan Kehormatan Partai Demokrat sendiri mengaku tidak tahu sama sekali ihwal kepergian Nazaruddin ke Singapura. Bahkan, saat mengumumkan pemecatan Nazaruddin sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat, Dewan Kehormatan mengaku tidak tahu di mana saat itu Nazaruddin berada. Menurut Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin, Dewan Kehormatan dan internal Partai Demokrat, juga berbagai lapisan masyarakat pasti terkecoh oleh Nazaruddin. "Kan kabarnya dia juga mau menggelar jumpa pers, lalu mau membongkar semua aib Partai Demokrat. Tapi buktinya, yang bersangkutan sudah tidak ada lagi di sini (Indonesia). Kita semua terkecoh! Ini (kepergian Nazaruddin ke Singapura) lebih merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum," katanya. Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Didi Irawadi menyesalkan kepergian Nazaruddin ke Singapura. Dia menilai, tudingan miring masyarakat terhadap Nazaruddin makin merugikan nama baik Partai Demokrat. Untuk mencegah tudingan makin besar terhadap Partai Demokrat, Didi telah meminta Nazaruddin agar segera kembali ke Indonesia. Dia mengimbau agar Nazaruddin berobat di Jakarta saja. Lagi pula, katanya, perizinan Nazaruddin ke luar negeri telah dicabut KPK per 24 Mei 2011. Di lain pihak, Ketua KPK Busyro Muqoddas menilai, Partai Demokrat seharusnya bisa mencegah Nazaruddin pergi ke luar negeri. Apalagi KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap dirinya terkait dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang. "Sekarang, dia (Nazaruddin) sudah pergi. Ini di luar kemampuan kami," kata Busyro. Dia mengaku tidak tahu apakah Partai Demokrat terindikasikan melindungi Nazaruddin dengan membiarkannya pergi ke Singapura. "Melindungi atau tidak, yang penting kami sudah melakukan satu tindakan pasti," katanya. KPK berharap Nazaruddin segera kembali ke Tanah Air agar bisa memenuhi panggilan pemeriksaan di KPK. Busyro menjamin pemeriksaan itu bebas kepentingan politik. "Itu kami garansi," ujarnya. Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku baru mengetahui keberadaan Nazaruddin di Singapura melalui pemberitaan media massa. Menurut Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, SBY sama sekali tidak mengetahui keberangkatan Nazaruddin ke Singapura pada Senin, 23 Mei 2011. Julian mengatakan, Presiden SBY baru mengetahui keberadaan Nazaruddin di Singapura dari media massa yang baru memberitakannya pada Kamis, 26 Mei 2011. "Saya kira bukan hanya Presiden yang tahu, tapi juga semua yang memperhatikan soal ini," ujarnya. Dalam kesempatan terpisah, pimpinan DPR meminta anggota Komisi VII DPR Nazaruddin pulang ke Tanah Air dan memenuhi panggilan pemeriksaan di KPK. "Sebagai pimpinan DPR, saya ingin menyerukan seluruh anggota DPR seyogianya menaati proses hukum," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Priyo memahami izin Nazaruddin untuk berobat ke luar negeri. Dia berharap, Nazaruddin segera pulang setelah kondisi kesehatannya membaik. Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Benny K Harman dengan tegas meminta Nazaruddin untuk pulang ke Tanah Air. Benny meminta Nazaruddin bersiap menjalani pemeriksaan jika memang dipanggil KPK. "Saya sebagai ketua Komisi III DPR dan Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Penegakan Hukum meminta Pak Nazaruddin untuk kembali menjalani pemeriksaan jika diperkukan pada saatnya. Saya merasa bahwa beliau sangat siap untuk itu," katanya. (Joko S/Rully)

Sumber Suara Karya