Sabtu, 11 Juni 2011 19:58 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JEPARA--Masyarakat Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Sabtu menggelar aksi unjuk rasa di Alun-alun Jepara untuk menolak rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria.Aksi tersebut, juga sebagai bentuk aksi solidaritas warga terhadap masyarakat Jepang yang masih berjuang menyelamatkan diri dari pengaruh radiasi nuklir menyusul ledakan yang terjadi pada reaktor PLTN Fukushima.
Unjuk rasa yang dimulai pukul 16.00 WIB, didukung sekitar 1.500 peserta dari berbagai usia untuk turut memperingati bencana Fukushima yang belum tertangani secara menyeluruh, meskipun ledakan reaktor nuklir terjadi sejak tiga bulan lalu.
Para pengunjuk rasa juga mengusung sembilan spanduk yang bertuliskan tentang aksi solidaritas terhadap masyarakat Jepang serta penolakan terhadap rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria, karena dampak negatifnya lebih besar dibanding keuntungannya.
Sebelum berorasi, para pengunjuk rasa menundukkan kepala selama 15 menit seraya berdoa agar masyarakat Jepang segera terlepas dari bencana tersebut.
Menurut Koordinator Aksi, Sardi Winata, tragedi Fukushima sebagai pembelajaran bagi pemerintah, bahwa Negara Jepang yang memiliki tenaga ahli berpengalaman di bidang nuklir serta tingkat kedisiplinan yang tinggi tidak mampu mencegah terjadinya ledakan reaktor nuklir.
"Bahkan, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dimungkinkan tidak cukup hingga awal tahun 2012," ujarnya.
Pernyataan bahwa sistem keselamatan reaktor nuklir sekarang memiliki pertahanan berlapis dan kasus Chernobyl tidak akan terulang, katanya, terbantahkan setelah kasus Fukushima.
Masyarakat Jepang, katanya, tidak hanya terancam keselamatannya akibat radiasi nuklir, bahkan beberapa negara menolak kedatangan warga Jepang yang berasal dari kawasan berdirinya PLTN Fukushima karena khawatir dengan dampak radiasi nuklir.
Bahkan, lanjut dia, negara maju seperti Jerman memutuskan untuk menutup delapan unit reaktor nuklir dan reaktor PLTN hingga tahun 2022.
Untuk itu, dia menyarankan Pemerintah Indonesia untuk menghentikan seluruh rencana pembangunan PLTN dan beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan.
Wakil Ketua Panguyuban Masyarakat Balong (PMB) Aris Susanto menyatakan, warga Balong siap berjuang menggagalkan rencana pembangunan PLTN di Balong hingga titik darah penghabisan.
"Selamanya, kami tidak akan menyetujui adanya PLTN di wilayah kami karena dampak buruknya lebih berbahaya dibanding keuntungan yang akan diperoleh. Buktinya, Negara Jepang yang dianggap paling maju dalam hal teknologi dan SDM tidak bisa menghindarkan terjadinya kerusakan reaktor nuklirnya," ujarnya.
Ia menyarankan pemerintah tidak perlu memaksakan diri membangun PLTN yang membutuhkan dana besar dan membahayakan keselamatan manusia, karena masih ada energi alternatif yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik.
Apalagi, lanjut dia, untuk mendirikan PLTN dibutuhkan kesiapan sumber daya manusia, pengetahuan, teknologi, dan tingkat kedisiplinan yang tinggi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar